topmetro.news, Langkat – DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Langkat mengapresiasi langkah Plt. Bupati Tiorita Br Surbakti yang belakangan ini semakin aktif melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan. Di antaranya Kantor Kecamatan Hinai dan Kecamatan Salapian.
Dalam sidak di 2 kantor kecamatan tersebut, Plt Bupati menemukan masih adanya pejabat dan staf kecamatan yang tidak disiplin. Bahkan berbagai fasilitas kantor yang dianggap kurang layak, tapi masih dibiarkan dipajang. Aktivitas pelayanan kepada masyarakat juga belum dibuka, padahal sudah menunjukkan jam 10.00 WIB.
Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Sekaligus, mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Ahmad Zulfahmi Fikri menilai bahwa langkah sidak yang dilakukan Plt Bupati Langkat patut diapresiasi sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi pemerintahan di lapangan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dari jajarannya. Kehadiran langsung kepala daerah di tengah-tengah perangkat pemerintahan diperlukan untuk melihat kondisi faktual yang sebenarnya. Sehingga bisa mengevaluasi kinerja, serta memastikan persoalan yang ditemukan benar-benar mendapatkan penyelesaian.
“Kami mengapresiasi langkah Plt Bupati Langkat yang turun langsung melakukan sidak ke sejumlah kecamatan. Ini merupakan langkah yang perlu didorong. Karena pemerintah harus mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, termasuk persoalan fasilitas umum dan pelayanan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa upaya sidak yang dilakukan seharusnya tidak berhenti pada kegiatan inspeksi atau sebatas menemukan kekurangan. Lebih dari itu, setiap persoalan yang teridentifikasi harus diikuti dengan langkah perbaikan yang terukur, evaluasi yang jelas, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya.
“Jangan sampai sidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran pejabat di lapangan, tetapi juga menginginkan perubahan nyata setelah kunjungan tersebut dilakukan. Fasilitas umum yang rusak harus ditindaklanjuti, pelayanan yang belum optimal harus diperbaiki, dan setiap persoalan harus memiliki solusi yang jelas,” tegasnya.
reporter | Rudy Hartono
